selaksa makna

seperti kata-kata, hidup memiliki ribuan makna di baliknya..

Mungkinkah Membubarkan Partai Politik?

Mungkinkan Membubarkan Partai Politik?

Setiap hari masyarakat disuguhi tontonan perilaku aktor-aktor politik di dewan perwakilan, mulai dari penyusunan kebijakan yang seringnya membuat kecewa masyarakat yang diwakilinya; hingga pelaksanaan peran yang seolah-olah membela kepentingan bangsa dan negara namun ternyata dibaliknya bercokol kepentingan-kepentingan diri dan partainya sendiri. Masyarakat jumud menyaksikan tontonan panja, pansus, hiruk pikuk badan anggaran, korupsi departemen, kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK), dan banyak lagi kasus-kasus lain yang melibatkan aktor-aktor dari partai politik.

Apakah perilaku-perilaku menyimpang dari aktor-aktor tersebut adalah tanggung jawab individual pelakunya sendiri, atau sedikit
banyak terkait dengan keberadaan partai politk yang menaunginya? Dari sisi keterikatan aktor politik dengan partainya, terlihat bahwa perilaku aktor politik merupakan cerminan kualitas partai; karena partai -dengan fungsi rekrutmen- menjadi satu-satunya pintu masuk seseorang menjadi anggota dewan perwakilan.

Jika memang demikian, maka sudah sewajarnya partai politik memainkan peran untuk perbaikan kualitas anggotanya yang terpilih menjadi anggota dewan (mewakili rakyat). Posisi sebagai inisiator (perekrut) itu juga yang membuat partai politik harus ikut memikul tanggung jawab jika terdapat kadernya yang melakukan perbuatan menyimpang, baik dari sisi moral-etika, maupun, tentunya, dari sisi hukum.

Bentuk tanggung jawab partai politik beragam, mulai dari permintaan maaf, penarikan kader dari dewan perwakilan, pemecatan kader, atau jika permintaan maaf, penarikan, dan pemecatan sudah tidak lagi mampu menenangkan masyarakat dan memulihkan kerusakan (materi atau moral), maka pada titik ekstrem partai politik yang bersangkutan harus dibubarkan.

 

Sejarah Pembubaran Partai Politik

Pembubaran partai politik bukan hal baru, meskipun secara politik tabu, karena konsep (hukum) perpolitikan kita diarahkan pada pertanggungjawaban individu anggota partai politik dan bukan pertanggungjawaban partai politik sebagai badan hukumnya.

Menilik sejarah, terdapat beberapa kasus pembubaran partai politik di Indonesia dan wilayah yang secara historis merupakan cikal bakal Indonesia, yaitu Hindia-Belanda. Pada 1913 Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda membubarkan Indische Partij, dan membubarkan Partai Komunis Indonesia. Sementara Partai Nasional Indonesia dibubarkan oleh Ketuanya sendiri para 1930 karena penangkapan para pemimpin PNI oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda.

Pada masa pendudukan Jepang, tidak ada pembubaran dengan secara spesifik menyebut nama partai politik. Tetapi Jepang melarang aktivitas penggalangan massa untuk rapat politik (vergadeering) yang sama artinya dengan membekukan semua partai
politik yang ada.

Era kemerdekaan Indonesia juga mencatat adanya beberapa pembubaran partai politik. Pemerintah (Presiden Soekarno) membubarkan Partai Majelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dan Partai Sosialis Indonesia pada 1960. Meskipun sebenarnya lebih tepat jika hal tersebut disebut “meminta” agar kedua partai dimaksud membubarkan diri.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Partai Komunis Indonesia dibekukan pada tahun 1965 dan kemudian pada tahun 1966 PKI dilarang  dengan Ketetapan MPRS. Pada masa Presiden Soeharto ini juga, tepatnya 1973, dilakukan penggabungan
partai-partai menjadi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, serta satu Golongan Karya.

Dengan menilik sejarah pembubaran partai politik di Indonesia, pembubaran selalu menjadi inisiatif Pemerintah yang kemudian dikuatkan oleh lembaga legislatif (melalui pembentukan peraturan perundang-undangan). Inisiatif masyarakat (rakyat) dalam pembubaran partai politik tidak pernah terwujud nyata, melainkan maksimal hanya diwujudkan melalui ketidakikutsertaan
dalam pemilu.

Hanya saja, kelemahan penolakan masyarakat dengan cara bersikap apatis dalam pemilu, ternyata menyimpan kelemahan tersendiri. Kelemahan yang terutama adalah, partai yang bersangkutan, meskipun tidak akan dipilih lagi oleh rakyat pada Pemilu selanjutnya, tidak akan langsung bubar melainkan memerlukan waktu antara sebelum bubar dengan sendirinya. Dalam proses menuju bubar inilah, potensi kerugian yang ditimbulkan partai politik tidak langsung terhenti. Salah satu potensi kerugian muncul karena semua partai politik yang memiliki kursi di dewan perwakilan mendapat bantuan dana dari APBN/APBD, yang notabene adalah uang rakyat. Selain tentu saja, kebobrobrokan moral partai politik bersangkutan akan menularkan
pengaruh buruk kepada masyarakat.

Pembubaran Partai Politik oleh MK

Rezim undang-undang mengenai partai politik, baik UU 31/2002 tentang Partai Politik (Pasal 20), maupun UU 2/2008 tentang Partai Politik (Pasal 41) sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2011, menyatakan bahwa partai politik bubar apabila: a) membubarkan diri atas keputusan sendiri; b) menggabungkan diri dengan partai politik lain; atau c) dibubarkan oleh Mahkamah
Konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut, satu-satunya cara untuk menuntut pembubaran partai politik adalah dengan mengajukan permohonan
pembubaran partai politik kepada MK. UUD 1945 Pasal 24C dan UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) menegaskan kewenangan “memutus pembubaran partai politik” dimaksud. Diberikannya kewenangan pembubaran partai politik ini kepada MK membuka harapan bahwa perilaku partai politik akan dapat lebih dikontrol.

Namun hal tersebut masih jauh dari ideal karena ternyata permohonan pembubaran partai politik hanya dapat diajukan oleh
Pemerintah (vide Pasal 68 ayat (1) UU MK). Parameter pengajuan permohonan pembubaran partai politik adalah jika partai politik memiliki ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945.

UU 2/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2011 mengatur asas partai politik dalam Pasal 9; tujuan diatur dalam Pasal 10; fungsi diatur pada Pasal 11; kewajiban diatur Pasal 13; larangan diatur Pasal 40; sanksi diatur Pasal 47 dan Pasal 48. Pada pokoknya ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dari ketentuan ini muncul harapan bahwa partai-partai yang korup maupun partai-partai yang melindungi perilaku korup dapat dimintakan pembubarannya kepada MK dengan alasan kegiatan mereka bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945.

Namun, ketentuan mengenai pembubaran partai politik seperti diatur dalam UU Partai Politik dan UU MK menyimpan celah tersendiri. Celah terbuka karena adanya pembatasan bahwa yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara pembubaran partai politik hanya Pemerintah.

Dengan asumsi bahwa pemerintah (eksekutif) adalah lembaga yang benar-benar independen dan steril dari kepentingan partai politik, maka permohonan pembubaran partai politik akan menemukan bentuk idealnya. Namun, manakala pemerintah (eksekutif) didominasi oleh kekuatan partai politik -hal ini sulit dihindari karena secara tradisi Presiden adalah pemimpin partai
politik pemenang Pemilu- maka pembubaran partai politik akan dimanfaatkan sebagai sarana pertukaran kepentingan politik.

Apalagi jika partai politik yang melakukan penyimpangan adalah partai politik yang berkuasa; apakah mungkin pemerintah akan mengajukan pembubaran partai politik? Blunder bagi Presiden, karena membubarkan partai politik pemenang pemilu sama artinya dengan menurunkan diri sendiri dari panggung kekuasaan. Pembubaran partai politik makin muskil manakala tradisi
politik membiasakan adanya pembentukan koalisi-koalisi untuk memerintah bersama. Maka pembubaran partai politik berkuasa akan ditentang oleh koalisinya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, sudah saatnya pembentuk undang-undang memberi keleluasaan kepada masyarakat (warga negara) untuk dapat menjadi Pemohon dan mengajukan permohonan pembubaran partai politik kepada MK. Tetapi apakah pembentuk undang-undang -yaitu gabungan partai politik- bersedia membuat ketentuan (legislative review) yang kelak dapat dipergunakan untuk membunuh partai politik itu sendiri? Jika jawabannya tidak, masih ada harapan untuk mengubah ketentuan tersebut dengan mengajukan judicial review kepada MK.

Pengandaian terakhir, jika kemudian sembarang orang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik kepada MK, apakah tidak akan dimanfaatkan oleh partai politik untuk saling menjegal pesaingnya? Hal ini memang mungkin terjadi, tetapi hal tersebut tetap saja lebih fair dibandingkan jika pengajuan permohonan pembubaran partai politik dimonopoli oleh Pemerintah sendiri.

(mardian wibowo)

Single Post Navigation

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s