selaksa makna

seperti kata-kata, hidup memiliki ribuan makna di baliknya..

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Praksis Komunikasi

Putusan Mahkamah Konstitusi

dan Praksis Komunikasi

 

Dalam konteks pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk mengadili undang-undang dan menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kewenangan ini diberikan oleh UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, …”

Ayat yang dikutip di atas menyebutkan kewenangan untuk “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”. Maksud istilah final adalah putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Dengan kata lain, MK adalah pengadilan yang tidak mengenal banding bagi putusan yang dikeluarkannya.

Ayat tersebut sebenarnya harus dibaca sebagai kewajiban semua pihak untuk mematuhi dan melaksanakan putusan MK. Karena dalam logika hukum, suatu putusan tidak akan dikatakan final jika masih mengijinkan adanya perlawanan dari pihak yang merasa dirugikan oleh putusan tersebut.

Kritik yang dialamatkan kepada MK mengatakan bahwa sifat final putusan MK tidak didukung kekuatan pemaksa. Kalaupun DPR dan Pemerintah (legislatif) tetap menggunakan undang-undang yang telah dicabut, MK tidak bisa melakukan apapun untuk memaksanya. Putusan mengenai pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% adalah contoh berlarut-larutnya kebuntuan yang menghadang putusan MK.

Beberapa tahun berturut-turut PGRI mengajukan pengujian Undang-Undang APBN. Permohonannya sama, yaitu meminta pembatalan UU APBN tahun berjalan karena alokasi anggaran pendidikan masih di bawah 20%. Berkali-kali pula MK memutuskan bahwa UU APBN tahun berjalan melanggar UUD 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Seringnya MK menyatakan UU APBN sebagai tidak konstitusional, tidak mendapat tanggapan berarti dari legislatif. UU APBN untuk tahun-tahun berikutnya tetap saja mencantumkan anggaran pendidikan di bawah 20%. Hingga di sini memang tidak terlihat adanya kekuatan pada MK untuk memaksa agar legislatif menganggarkan 20% untuk biaya pendidikan.

Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengatakan putusan ini sebagai ”mengakui kebenaran, tetapi tidak bisa dilaksanakan” (Media Indonesia, 12/07). Apakah benar hal ini menunjukkan bahwa keberadaan MK hanya melanggengkan dan bukan menyelesaikan masalah?

 

Faktisitas Hukum

Proses pengadilan yang dilakukan MK juga telah dibuat sedemikian terbuka. Pihak-pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan pengujian undang-undang bersangkutan diijinkan untuk ikut memberikan pendapat atau kesaksian dalam forum persidangan. Setidaknya tiga pihak selalu ada dalam tiap pengujian undang-undang, yaitu pemohon; kemudian pemerintah dan dewan perwakilan yang biasanya berada di satu kubu sebagai legislatif. Di luar ketiga pihak tersebut, pakar-pakar hukum dan masyarakat umum dapat memberikan keterangan serta kesaksiannya. Prosedur persidangan terbuka seperti ditunjukkan MK sebenarnya cukup menjanjikan suatu putusan yang adil.

Sampai di sini tidak terlihat ada masalah apapun. Prosedur beracara yang diatur UU MK sebagai penjabaran perintah UUD 1945 telah dilaksanakan dengan baik. Hal-hal yang dilakukan MK memiliki landasan hukum yang tepat; sementara hal-hal yang tidak dilakukan MK adalah semata-mata karena memang tidak memiliki landasan hukum.

Tampaknya tudingan miring yang dialamatkan kepada MK berawal di sini. MK tidak bisa memaksa pelaksanaan putusannya karena tidak diberi kewenangan oleh UUD 1945 maupun UU MK untuk memaksakan pelaksanaannya. Jika MK melakukan hal-hal yang tidak memiliki landasan hukum, bisa jadi MK justru menjadi pelanggar konstitusi –suatu hal yang bertentangan dengan alasan keberadaan MK-.

Menegakkan hukum dengan hukum. Slogan tersebut nampaknya menjadi pilihan MK. Sebuah lembaga hukum tidak akan melakukan tindakan tanpa dasar hukum, karena akan mengakibatkan tindakannya tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam keyakinan seperti inilah terletak jebakan faktisitas hukum atau positivisme hukum.

Faktisitas hukum adalah kondisi yang berusaha menjamin kepastian hukum semata-mata berdasar rumusan hukum itu sendiri. Demi mematuhi undang-undang, MK dengan sadar tidak memaksa legislatif -yang ironisnya adalah pembuat UU MK- untuk melaksanakan putusan MK. Pihak-pihak yang tidak bersedia melaksanakan putusan MK, akan berlindung di balik tabir faktisitas hukum.

 

Praksis Komunikatif

Pada akhirnya ketidakmampuan MK memaksakan putusannya pelan-pelan membangun sebuah siklus kegagalan hukum. Tapi apakah kegagalan hukum ini semata-mata salah MK? Kalaupun dinilai gagal, quad non, kegagalan MK menunjukkan kompleksitas masalah dalam sistem hukum.

UUD 1945 dan undang-undang yang menjadi bidang kerja MK adalah dua jenjang hukum positif tertinggi, yang tidak memiliki jenjang lebih tinggi kecuali norma moral transenden yang disebut Hans Kelsen sebagai transendental logical pressuposition. Dari kondisi tersebut, masalah yang timbul karena tidak dimilikinya kekuatan pemaksa oleh MK harus dipecahkan melalui tindakan moral, yaitu dengan bertindak secara komunikatif.

Jurgen Habermas mengemukakan the ideal speech situation dalam interaksi antarmanusia –dalam kasus ini adalah interaksi antarlembaga negara-. Habermas mengatakan (K. Bertens:2002) bahwa konsensus akan dicapai jika (i) peserta memiliki peluang sama untuk menyampaikan argumen dan mengkritik argumen peserta lain; (ii) tidak ada perbedaan kekuasaan antarpeserta yang bisa mendistori; (iii) peserta mengungkapkan pemikiran dengan ikhlas sehingga tidak ada manipulasi antarpeserta.

Pihak-pihak terkait putusan MK, dalam telaah komunikatif, harusnya melakukan tindakan yang murni diniatkan mencapai konsensus kebaikan bersama. Harusnya legislatif tidak keberatan untuk secara sukarela melaksanakan putusan MK. Sama halnya saat legislatif secara sukarela membuat peraturan perundang-undangan tanpa diminta masyarakat.

Konsepsi Habermas mengenai konsensus moral ini bisa menjadi alat untuk bersama menutup kelemahan MK. Sudah saatnya pihak-pihak terkait putusan MK, terutama legislatif, dengan sadar mengakui bahwa prosedur pengujian undang-undang oleh MK tidak memerlukan suatu pengaturan eksplisit tentang kekuatan pemaksa.

Jika diberi kekuatan pemaksa, MK justru akan menjadi lembaga superbody yang sesungguhnya. Kemudian sistem hukum akan terjebak pada penciptaan struktur supervisi yang tanpa ujung. Lalu kita akan kembali ribut, mempersoalkan siapa pihak yang bisa mengawasi MK; dan siapa yang akan mengawasi sang pengawas. (mardian)

Single Post Navigation

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: