selaksa makna

seperti kata-kata, hidup memiliki ribuan makna di baliknya..

“Panopticon” di Ruang Publik

Beberapa bulan terakhir, jalanan Jakarta mulai dihiasi bangunan pos polisi baru. Beberapa pos polisi konvensional yang umumnya berupa bangunan persegi tanpa dinding –sehingga polisi dan pengguna jalan bisa saling mengamati- telah direnovasi. Bangunan baru pos jaga polisi mengambil model bangunan bundar dengan jendela kaca di sekelilingnya. Perbedaan utama antara rancang bangun pos lama dengan pos baru adalah diadopsinya kaca gelap untuk semua jendela pada pos polisi baru.

 

 

Dengan jendela kaca gelap ini, polisi yang berada di dalam bisa leluasa mengamati pengguna jalan di sekeliling mereka. Sementara pengguna jalan tidak bisa tahu dengan pasti apakah sedang diawasi atau tidak. Dalam kondisi tidak tahu pasti, maka pilihan rasional pengguna jalan adalah menganggap ada polisi di dalamnya; dan memilih tertib di jalan raya agar tidak terkena sanksi.

 

“Panopticon”

Pos polisi ini mengingatkan pada konsep panoptik yang dikembangkan Jeremy Bentham (1791). Panoptik pada intinya adalah upaya pendisiplinan berbasis (tanpa) pengawasan. Panoptik dilakukan dengan mengancamkan pengawasan yang disertai hukuman bagi perilaku tertentu; kemudian menciptakan keyakinan bahwa seseorang sedang diawasi setiap saat, meskipun sebenarnya tidak. Hence the major effect of the Panopticon: to induce in the inmate (baca: masyarakat) a state of conscious and permanent visibility that assures the automatic functioning of power” (Foucault, 1995).

Konsep rancang bangun baru pos polisi Jakarta benar-benar sama dengan gagasan Bentham. Bahkan bentuk fisik bangunan juga mirip, yaitu bundar dengan jendela kaca gelap. Tujuannya memang, sekali lagi, membuat orang selalu yakin bahwa mereka sedang diawasi, meskipun sebenarnya tidak selalu ada pengawas yang ada di dalamnya.

Pos polisi di jalanan Jakarta hanyalah puncak gunung es di lautan; hanya satu penampakan terang-terangan dari menjamurnya panoptik Negara. Tentu saja jika disebut Negara, maka itu tidak lepas dari motif-motif pribadi yang meminjam nama Negara agar legitimate.

Bisa jadi penerapan pos polisi a la Bentham menghasilkan efek positif, yaitu tertibnya pengguna jalan dengan atau tanpa adanya polisi di pos jaga. Namun yang dilupakan adalah gagasan Bentham tidak ditujukan bagi masyarakat umum. Panoptikon dirancang untuk diterapkan dalam penjara; tempat dimana pesakitan-pesakitan berkumpul untuk “direhabilitasi”.

Diasumsikan para pesakitan menjadi pesakitan atas dasar pemeriksaan pengadilan yang memenuhi rasa keadilan. Setelah melalui prosedur yang berkeadilan, pesakitan memang diperbolehkan untuk dikurangi beberapa hak dasarnya, antara lain hak untuk bebas dari pengawasan.

Konsep yang sebenarnay diperuntukkan sebagai bagian pemidanaan ini diadopsi oleh Negara (melalui instansi di bawahnya), dengan menerapkannya di wilayah (ruang) publik. Tindakan ini menunjukkan bahwa Negara (dalam hal ini instansi kepanjangan tangan Negara) melihat masyarakat sebagai pesakitan. Masyarakat selalu dilihat sebagai pelanggar ketertiban, dan karenanya harus selalu diawasi ketat.

Padahal belum tentu masyarakat adalah pelanggar ketertiban; demikian pula dengan pengguna jalan. Serta Negara tidak bisa begitu saja mencurigai semua masyarakat memiliki itikad melawan Negara. Semua pihak berkontribusi terhadap ketidakharmonisan hubungan Negara-masyarakat; seperti halnya semua orang memiliki peran dalam ketidaktertiban di jalan raya.

 

Mengawasi untuk siapa?

Masyarakat adalah sebuah entitas yang secara moral bernilai normal. Masyarakat, karena sifatnya yang mayoritas, tidak sepantasnya dikenai pengawasan panoptik. Lagipula, dalam wilayah publik tidak seharusnya terdapat kekuasaan yang sangat dominan.

Memang Negara memiliki hak untuk mengawasi rakyatnya. Namun bukan berarti pengawasan itu bisa dilakukan dengan semena-mena. Harus ada pembatasan berupa (kesadaraan Negara untuk) meletakkan konteks pengawasan sebagai sarana mencapai kebaikan bersama; apalagi pengawasan ini memiliki potensi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi aparat-aparat kepanjangan tangan Negara.

Kebaikan bersama adalah bertemunya kesepakatan antara rakyat dengan Negara;; antara pihak terawas dengan pihak pengawas; dan sama sekali bukan kebijakan yang diambil sepihak. Kesepakatan tersebut meliputi juga kesepakatan untuk menunjuk siapa yang hendak menjadi pengawas, siapa yang hendak diawasi, serta penjaminan adanya mekanisme pengawasan timbal balik. Salah satu pihak tidak boleh dengan sewenang-wenang mengklaim dirinya menjadi pengawas jika tidak ada persetujuan dari pihak yang akan diawasinya.

Alangkah tidak berterima dan sewenang-wenang jika salah satu pihak mendalilkan dirinya menjadi pengawas tanpa persetujuan dari yang diawasi. Pengawasan yang tanpa persetujuan pihak yang diawasi hanyalah menjadi semacam voyeurisme untuk kepuasan hasrat (motif-motif) pengawas semata.

Atau kalaupun bukan untuk itu, tindakan mematai-matai ruang publik ini bisa jadi hanya ditujukan untuk pelanggengan kemapanan. Pihak pengawas bisa jadi memiliki semacam paranoia terhadap perilaku (dan pikiran) masyarakat. Paranoia yang akhirnya menjadikan dirinya peeping actor ’pengintip’ ruang publik.

Panoptik telah diterapkan hampir di semua ruang hidup masyarakat. Semua relasi kekuasaan mengadopsi metode ini. Panoptik tidak hanya diterapkan dalam bangunan pos polisi Jakarta. Gedung-gedung pemerintah pun memiliki tren untuk menerapkan metode ini. Dengan bantuan closed circuit television (CCTV), ditunjukkan kepada pegawai adanya pengawas yang tak terlihat; pegawai selalu disadarkan bahwa mereka selalu diamati.

Kesadaran (anggota) masyarakat bahwa dirinya sedang diintip, dikhayalkan bisa menciptakan kepatuhan. Tetapi tentu saja kepatuhan yang didasarkan pada rasa takut. Itulah yang menyebabkan pemilik kuasa berusaha mengamati perilaku-perilaku (masyarakat) yang tak lazim, demi mengantisipasi timbulnya ”pemberontakan”. Quis custodiet custodes? Lantas, siapa yang harus menjaga sang penjaga; dan mengawasi sang pengawas?

Nineteen Eighty-Four atau 1984, ditulis George Orwell pada 1949, adalah sebuah novel satir visioner yang dengan nada suram berusaha menggambarkan kehidupan masyarakat ketika negara ketat mengawasi setiap sisi kehidupan mereka. Pekerjaan, kedipan mata, mimik muka, gerak bahu, hubungan intim, properti, kebiasaan minum kopi, bahkan hasrat untuk hidup atau mati, menjadi obyek yang harus diintip untuk menjaga kelanggengan kekuasaan.

Kondisi awal abad ini menjadi bukti ”ramalan” Orwell, tentang dikuasainya secara mutlak masyarakat oleh negara. Setidaknya melalui dua hal yang jelas terlihat, yaitu pos polisi dan CCTV. Sementara, tentu masih banyak bentuk pengawasan-pengawasan yang tak terlihat.

Bisa jadi penerap panoptik di kedalaman gedung-gedung dan jalanan Jakarta berdalih, ”bukankah bisa dibenarkan jika penerapan panoptik membuat masyarakat tertib?”. Terhadap dalih tersebut bisa balik dipertanyakan, ”apakah dibenarkan jika penciptaan ketertiban tersebut equivalen dengan nihilisasi wilayah privat?”

 

Wanprestasi Negara

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) menelaah dan menilai hubungan negara vis a vis rakyat sebagai hubungan kontraktual. Negara memiliki kewenangan bertindak karena masyarakat menyerahkan sebagian kebebasan mereka untuk diatur dan dikelola oleh negara. Tetapi terdapat beberapa hak fundamental yang tidak diserahkan masyarakat kepada negara. Salah satunya adalah hak untuk bebas dari pengawasan dan hak memiliki privacy. Dengan demikian penerapan panoptik adalah wanprestasi –pengingkaran kontrak- negara terhadap rakyatnya.

Dari telaah Rousseau harusnya terbit kesadaran bahwa negara ada bukan untuk dirinya sendiri. Negara ada karena masyarakat membutuhkannya demi pencapaian kesejahteraan bersama. Aktor-aktor pengelola negara ada bukan untuk menjamin kesejahteraan bagi dirinya sendiri; mereka ada karena masyarakat ”memilihnya” untuk menjamin kesejahteraan bersama.

Dalam centang perenang kebimbangan ini, jalan terbaik yang harus diambil adalah menghentikan segera panoptikon, voyeurisme, dan semua jenis ”intip-mengintip” sebelum menusuk lebih dalam jantung kebebasan masyarakat. Semua harus optimis bahwa aparat-aparat pengelola negara masih memiliki potensi untuk bertindak ksatria –tak perlu mengintip- demi menjamin ketertiban atas nama negara; serta masyarakat pun masih cukup waras untuk kembali berperilaku tertib di bawah supervisi Negara sewajarnya. Penekanan harus diberikan pada tengara bahwa pada akhirnya hanya segelintir orang yang menikmati hasil panoptikon.

(Mardian Wibowo: Mahasiswa Program Pascasarjana Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia)

Single Post Navigation

One thought on ““Panopticon” di Ruang Publik

  1. Tulisan Sdr. menginspirasi saya.

    Tetapi masih ada pertanyaan mengganjal. Bagaimana jika ‘panopticon’ itu berlangsung di sejumlah tempat (bank, mal, hotel dsb.) dengan alasan menjaga keamanan dan mengantisipasi jika terjadi kriminalitas (bnd. penanganan bom Marriot dsb.). Apakah ‘panopticon’ dalam hal tersebut juga termasuk hal yang dikritisi Sdr? Atau tulisan Sdr hanya dalam “wilayah/kasus penciptaan ketertiban oleh negara/pemilik gedung”?
    Lalu, apakah memang wilayah privat masyarakat akan pasti nihil (Lat, kosong), ketika ada penciptaan ketertiban versi panopticon? Bukankah wilayah privat masih ada, yakni di luar area non-panopticon? Kecuali, jika di Indonesia ini tidak lagi ada area non-panopticon, maka nihilisasi wilayah privat menjadi benar. Dengan demikian, HAM dalam hal penghargaan hak2 privat rakyat telah dikebiri.

    Salam, Bro.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: