selaksa makna

seperti kata-kata, hidup memiliki ribuan makna di baliknya..

Konversi Modal Sosial menuju Modal Politik

Kontribusi Artikel dalam Ekonomi Politik

Konversi Modal Sosial menuju Modal Politik

 

Secara garis besar artikel Converting Social Capital into Political Capital” menjelaskan pemanfaatan/penggunaan modal sosial untuk mencapai tujuan tertentu melalui langkah-langkah pengubahan menjadi modal politis.

Modal sosial muncul dan berkembang dalam masyarakat. Namun bukan berarti proses mengalihrupakan (konversi) modal sosial (menjadi modal politik) adalah proses sederhana yang bisa dikendalikan sepenuhnya oleh masyarakat bersangkutan. Karena modal sosial (seringnya berupa nilai) banyak bersentuhan dengan liyan/the other (non-anggota masyarakat bersangkutan), maka kelanggengan serta perkembangannya dipengaruhi pula oleh keberadaan non-anggota masyarakat.

The other (dalam kosakata Indonesia mulai banyak diterjemahkan sebagai liyan) atau pihak berkepentingan adalah semua pihak yang berkepentingan atau setidaknya terkait dengan keberadaan modal sosial. Liyan ini berada di sekeliling kita, dengan atau tanpa kita sadari; baik yang berhubungan langsung maupun yang tidak langsung berhubungan.

Konsep otherness dalam ilmu sosial mengalami evolusi yang panjang. Pada mulanya konsep ini terlalu sederhana karena menganggap bahwa pihak yang berkepentingan dengan suatu tindakan hanya ada dua, yaitu pelaku (pembuat tindakan) serta pihak yang secara langsung dikenai tindakan tersebut.

Teori-teori sosial modern (terbaru) memandang lingkungan tempat liyan berada sebagai wilayah yang keluasannya tanpa batas. Keluasan dimaksud meliputi juga besaran jumlah liyan dalam konteks kuantitas, selain dalam konteks identitas. Dengan demikian liyan tidak lagi dimaknai sebagai (hanya) hubungan dua pihak diametral, melainkan hubungan dengan lingkungan luas, karena aksi pihak-pihak lain juga diakui memiliki kontribusi/pengaruh.

Pemaknaan liyan secara sempit dapat dilihat dalam konsep hukum permintaan-penawaran dalam ilmu ekonomi konvensional yang selalu menggunakan asumsi ceteris paribus. Ceteris paribus menyatakan bahwa hukum permintaan-penawaran hanya dipengaruhi secara bertimbal-balik oleh produsen (pelaku tindakan) dan konsumen (yang dikenai tindakan). Sehingga cara pembentukan kesetimbangan harga selalu sama dalam setiap kondisi pasar. Kesamaan ini ditarik dari asumsi bahwa kondisi yang menyertai setiap pasar adalah selalu sama dan sebangun, yaitu hanya dipengaruhi kuantitas produksi dan permintaan konsumen.

Benarkah kondisi yang menyertai semua pasar adalah selalu sama dan sebangun? Ternyata tidak! Belakangan ini perkembangan ilmu ekonomi menunjukkan bahwa setiap pasar memiliki karakteristik unik yang membedakan dirinya dari pasar yang lain. Sehingga hukum permintaan-penawaran tidak selalu berlaku sama di berbagai tempat.[1]

Beberapa hal dapat dicatat memiliki peran dalam menentukan keseimbangan kurva penawaran-permintaan, antara lain intervensi pemerintah, kepentingan kelompok tertentu, serta peran media dalam bentuk advertensi atau publikasi lainnya. Terpenting yang harus diperhatikan, bahwa hal-hal tersebut (variabel bebas dalam pembentukan kurva permintaan-penawaran) ada di sekitar kita.

Dengan kesamaan logika seperti dicontohkan di atas, kita bisa memahami konsep habitus yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Menurut sosiolog yang sekaligus antropolog ini, habitus melukiskan disposisi seseorang atau suatu kelas sosial yang menetukan arah orientasi sosial, cita-cita, selera, cara berpikir, etos, dan sebagainya. Disposisi itu sendiri adalah sikap, kecenderungan dalam mempersepsi, merasakan, melakukan, dan berpikir, yang diinternalisasikan oleh individu berkat kondisi obyektif eksistensi seseorang. Kemudian disposisi berfungsi sebagai prinsip tak sadar tindakan, persepsi, dan refleksi.[2]

Sistem disposisi mengatur kapasitas individu untuk bertindak dengan (melakukan) internalisasi seperangkat kondisi material tertentu. Pengertian yang dimaksud oleh Bourdieu, seperti juga dianut oleh aliran ilmu-ilmu sosial saat ini: lingkungan (masyarakat) menciptakan standarisasi tata perilaku (bisa juga disebut nilai) dan mewariskannya turun-temurun. Sehingga pemikiran/tindakan generasi paling mutakhir (generasi terkini) tidak bisa dikatakan benar-benar terlepas dari pengaruh pemikiran/tindakan generasi sebelumnya.

Pendekatan Bourdieu dalam menjelaskan habitus dikenal sebagai pendekatan strukturalisme genetik, yaitu analisis struktur-struktur obyektif yang tidak bisa dipisahkan dari analisis asal-usul struktur-struktur mental dalam individu-individu biologis yang sebagian merupakan produk penyatuan struktur-struktur sosial dan analisis asal-usul struktur sosial itu sendiri.[3]

Mengenai dominasi, konsep yang nanti akan bersinggungan dengan studi kasus di Thailand dan Toba Samosir-Indonesia, bisa dipinjam penjelasan Bourdieu. Menurutnya dominasi (harus) tidak lagi diamati melulu dari akibat-akibat luar, tetapi juga akibat yang dibatinkan (habitus). Dengan demikian, perubahan politik dan sosial dipahami sebagai pertemuan antara upaya diri dan tindakan kolektif.[4]

Ringkasnya, gagasan ini mengatakan bahwa lingkungan memengaruhi (internalisasi) nilai ke dalam individu. Kemudian pemikirian individu yang telah terinternalisasi oleh lingkungan mencoba memengaruhi lingkungannya secara bertimbal balik. Pola ini terjadi terus-menerus dan berulang-ulang (tetapi tentu dengan variasi pemikiran yang acapkali baru/berbeda).[5]

Berkenaan dengan itu, Bourdieu menyebutkan bahwa habitus individu dibentuk oleh atau dikaitkan pada keluarga, kelompok dan yang paling penting posisi kelas individu dalam masyarakat.

Gagasan Bourdieu mengenai habitus mengantarkan kita pada pemahaman bahwa modal sosial bukanlah sesuatu yang bisa di-create tiba-tiba dengan waktu singkat. Menumbuhkan modal sosial memerlukan waktu yang lama, bahkan bisa lebih dari beberapa generasi.

Habitus menjadi landasan terhadap setiap tindakan sosial, tak terkecuali tindakan terkait ekonomi politik. Mengenai ekonomi politik, Bustanul Arifin dan Didik J. Rachbini menjelaskannya sebagai pembahasan mengenai keterkaitan antara berbagai aspek, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi. Pembahasan ekonomi politik jelas tidak dapat dipisahkan dari suatu sistem kebijakan publik, mulai dari proses perancangan, perumusan, sistem organisasi dan implementasinya.[6]

Ekonomi politik pada dasarnya berbicara mengenai hasrat-hasrat ekonomi manusia yang kemudian diraih melalui cara-cara politis. Atau pengertiannya bisa diperluas sebagai pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang memengaruhi serta maujud dalam tindakan politis.

Karena merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pribadi, maka intrusi kepentingan pribadi ke dalam kepentingan publik pada hakekatnya bersifat negatif, yaitu suatu intrusi manipulatif. Pribadi/individu/kelompok melakukan manipulasi terhadap publik agar kepentingan mereka (individu) tercapai.

Dalam politik kontemporer, cara yang lazim dilakukan adalah dengan membentuk partai politik yang seolah-olah menjadi artikulasi kepentingan rakyat/publik. Padahal sebenarnya partai politik tidak lepas (bahkan bisa dikatakan memiliki kecenderungan) narsistis dan egois. Partai politik lebih mengutamakan pemenuhan kepentingan diri sementara massa pendukungnya menjadi sekedar kendaraan tunggangan.

Hal ini tidak hanya terjadi dalam hubungan antara partai politik dengan massa pendukungnya, hubungan intra kelompok kepentingan pun demikian. Organisatoris maupun (organisasi) lembaga kemasyarakatan memiliki kecenderungan untuk memanipulasi ”suara” publik yang dikelolanya dengan tujuan mencapai kepentingan pribadi.

Kondisi serta pilihan untuk bersikap manipulatif bukan hal yang mudah dihilangkan, karena setidaknya hal tersebut telah mengalami dua hal:

1.      Kondisi manipulatif tersebut telah terlembagakan (institutionalized) dalam lembaga sosial-politik yang mapan, yang kemudian saling menguatkan dengan

2.      Kondisi manipulatif telah pula terinternalisasi ke dalam individu dan diterima sebagai perilaku normal sehari-hari (banalisasi).[7]

Pemikiran Bourdieu (konsep habitus dan modal sosial) memberikan afirmasi terhadap ilmu ekonomi politik dengan melakukan penyangkalan terhadap klaim ilmu politik bahwa politik adalah bagaimana mengartikulasikan kepentingan masyarakat. Konsep habitus Bourdieu menelanjangi klaim-klaim politik dengan menunjukkan bahwa politik sebenarnya tidak lebih dari pemenuhan hasrat pribadi (ekonomis) melalui tindakan manipulasi/penunggangan/free riding terhadap ”suara” publik sehingga partai politik seolah-olah memperjuangkan kehendak publik, quad non.[8]

Di sini muncul suatu kebulatan pendapat bahwa pencapaian kesejahteraan publik (bonum publicum) tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, melainkan harus ada campur tangan penguasa[9] di dalamnya. Tetapi karena pemerintahan adalah organ politik, atau setidaknya terbentuk dari proses politik, maka diperlukan intervensi terhadap kebijakan-kebijakan yang dibangun penguasa.

Lantas siapa yang bisa bertindak sebagai interventor terhadap negara? Dua pihak yang dapat melakukan intervensi adalah pasar (modal) dan masyarakat. Jika masyarakat tidak mau dikalahkan (didominasi) oleh pasar, maka masyarakat harus berani dan aktif melaklakukan intervensi terhadap pemerintah (negara).

 Hubungan ideal antara rakyat-pemerintah-pasar seharusnya adalah hubungan saling memengaruhi secara seimbang. Namun yang sering terjadi, terutama di negara-negara dengan sistem kapitalis, pasar menempati posisi dominan. Pasar (modal) menjadi pihak yang paling berpengaruh; pemerintah seringnya hanya menjadi kepanjangan tangan pasar; sementara rakyat yang seharusnya menempati posisi seimbang, justru hanya menjadi korban pasar, pemerintah, maupun selingkuh antara keduanya.[10]

Intervensi terhadap penguasa salah satunya dilakukan dengan melakukan komunikasi yang dipadukan dengan tindakan/fisik. Langkah pertama yang diambil, anggota masyarakat menyuarakan kepentingan mereka yang tidak diperhatikan penguasa.

Jika penguasa tetap tidak memedulikan tuntutan, maka langkah kedua adalah mengorganisir suara masyarakat sekepentingan. Dalam logika komunikasi, penggalangan massa (karena sifatnya yang tidak wajar atau lain dari keseharian) akan cenderung lebih menarik perhatian daripada aksi tunggal.

Dicontohkan Regina Birner and Heidi Wittmer dalam artikel “Converting Social Capital into Political Capital” mengenai petisi 52.698 rakyat Thailand tahun 2000 dalam rangka mengajukan draft atau rancangan undang-undang Community Forestry Bill (CFB).[11] Pengajuan petisi ini disebabkan karena rancangan CFB versi pemerintah yang diajukan tahun 1991 dirasa merugikan komunitas subsisten lokal. Delapan ribu komunitas subsisten hutan terancam kehilangan mata pencaharian karena adanya Draft CFB 1991 rancangan pemerintah.

Setelah melalui beberapa kali revisi, akhirnya kepentingan masyarakat (yang diawali dari petisi) diakomodir dalam revisi draft CFB pemerintah dan disahkan parlemen. Hal ini membuktikan bahwa melalui tindakan yang tepat dan terorganisir, masyarakat mampu melakukan ”intervensi” terhadap keputusan penguasa. Meskipun akhirnya komunitas subsisten hutan mengalami kekalahan karena, atas lobi-lobi kelompok kepentingan lain, undang-undang CFB dibatalkan Senat tahun 2001.

Pertarungan antara komunitas subsisten lokal dengan kelompok konservatif yang dimotori masyarakat kelas menengah di Thailand menunjukkan bahwa modal sosial adalah bebas nilai (netral). Modal sosial bisa dimiliki oleh kelompok mana saja; dan bisa dipergunakan untuk tujuan (relatif) baik atau buruk.[12]

Komunitas subsisten lokal memiliki modal sosial dengan memercayai (trust) wakil-wakilnya (lembaga swadaya masyarakat) agar mengartikulasikan suara mereka ke tingkat nasional. Kepercayaan penuh ini sangat penting agar di tingkat nasional hanya muncul satu suara. Aksi politik akan sangat kacau jika terlalu banyak kepentingan yang harus disuarakan.

Sementara lawan mereka, yaitu kalangan koservatif kelas menengah juga menggunakan modal sosial untuk mengganjal komunitas subsisten lokal. Modal sosial ini dikembangkan menjadi modal politik berupa lobi-lobi politik dan keleluasaan ekonomi yang memperlancar lobi-lobi politik. Kelebihan kelas menengah konservatif Thailand terletak pada kemampuan mereka melakukan transformasi modal sosial menjadi modal politik. Mereka mempergunakan kekompakan serta pengetahuan politik mereka untuk melakukan lobi-lobi politik dan pada akhirnya ”mengendalikan” keputusan Senat Thailand.

Terdapat beberapa sarana lain yang merupakan sarana/saluran pengubah modal sosial menjadi modal politik, yaitu:

1.      Pemilihan umum,

2.      Partisipasi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan,

3.      Tekanan massa,

4.      Negosiasi puncak organisasi,

5.      Lobi,

6.      Memanfaatkan ilmu pengetahuan,

7.      Penggunaan (identitas) ideologis,

8.      Tekanan pihak internasional, dan

9.      Intervensi pemegang otoritas.

 

Apakah kemenangan kelas menengah Thailand ini ada hubungannya dengan tingkat pendidikan? Jawabannya tidak bisa tidak, mengingat perubahan modal sosial menjadi modal politik adalah pekerjaan yang membutuhkan tingkat pemahaman dan analisa yang cukup baik.

 

Selengkapnya mengenai isi artikel ini, dapat diunduh dengan klik di sini konversi-modal-sosial-menuju-modal-politik


[1] Dalam perspektif ekonomi politik, hal ini bisa dikaitkan dengan perspektif Ekonomi Politik Baru ’The New Political Economy’ atau yang populer dengan sebutan Rational Choice dan Public Choice. Lihat Didik J. Rachbini, 2002. Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik, Jakarta: Ghalia, Bab 3 tentang Teori Ekonomi Politik Baru (Kajian Negara, Masyarakat, dan Pasar). Sedikit pengantar perubahan paradigma ilmu ekonomi juga dapat dibaca tulisan mengenai teori sosial dan problem makroekonomi dalam Anthony Giddens, 1997. Social Theory and Modern Sociology, Oxford: Polity Press, hal. 183-202.

[2] Haryatmoko, 2003. ”Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa: Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu” dalam Majalah BASIS Edisi Khusus Pierre Bourdieu, edisi November-Desember 2003, hal. 10-11.

[3] Haryatmoko, Ibid., hal. 8-9.

[4] Haryatmoko, Ibid.

[5] Setidaknya terdapat tiga konsep (sosiologi) dasar yang terkait dengan hal ini, yaitu sosialisasi, internalisasi, dan institusionalisasi. Secara sederhana Peter Berger (1978) memberi definisi sosialisasi sebagai “a process by which a child learns to be a participant member of society”, yaitu proses seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat.

Internalisasi diterangkan sebagai proses dimana individu memasukkan kedalam dirinya, nilai, norma, dan hal-hal yang dipelajarinya dari masyarakat. Proses internalisasi bukanlah suatu proses pasif, melainkan proses yang menuntut keaktifan dari pelakunya. Aktif dalam arti bahwa tindakan ini dilakukan secara sadar dan sengaja.

Sedangkan, institusionalisasi adalah proses menjadikan suatu nilai dan pola perilaku menjadi nilai dan pola perilaku yang mapan, terstruktur, dan relatif ajeg dalam masyarakat (komunitas) tertentu.

[6] Bustanul Arifin dan Didik J. Rachbini, 2001. Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik, Jakarta: INDEF dan FISIP UI.

[7] Dalam kaca mata sosiologis, internalisasi dan institusionalisasi saling berhubugan/memengaruhi dalam siklus lingkaran. Membicarakan siapa yang lebih dahulu memberi pengaruh adalah sama halnya dengan memperdebatkan lebih dahulu kemunculan telur atau ayam? Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa mengubah salah satu adalah mengubah semuanya.

[8] Miriam Budiardjo menegaskan bahwa politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals), dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals). Sementara tujuan-tujuan dicapai dengan menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation) dari sumber-sumber dan resources yang ada. Lihat Miriam Budiardjo, 2001. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, hal. 8.

[9] Dalam konsep negara demokratis Indonesia, penguasa negara adalah gabungan yang disebut Montesquieu sebagai tria iuncta in uno (gabungan tiga menjadi satu) atau trias politica, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.

[10] Mengapa pasar menjadi institusi yang sangat berkuasa? Menurut I. Wibowo, pasar sebenarnya bukan sesuatu yang telah ada sejak dulu. Pasar, dalam konteks hukum pemintaan dan penawaran, baru muncul semenjak dikenalnya sistem ekonomi kapitalisme. Sejak saat itu pasar menjadi menguasai masyarakat dengan melakukan komodifikasi terhadap segala hal. Bahkan, saat ini, pasar seolah-olah menjadi sosok hidup yang memiliki pikiran sendiri. Pdahal seharusnya pasar ada untuk kesejahteraan masyarakat, dan bukan sebaliknya. Ulasan selengkapnya mengenai kesejarahan ideologi pasar dapat disimak dalam I Wibowo, 2005. Tentang Pasar dalam Jurnal Filsafat Driyarkara, Tahun XXVIII, No. 2/2005.

[11] Regina Birner and Heidi Wittmer, tanpa tahun. Converting Social Capital into Political Capital dalam http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00000221/00/birnerr041300.pdf. Konstitusi Thailand mengijinkan pengajuan draft undang-undang dari masyarakat dengan syarat didukung (bukti) 50.000 tanda tangan. Sebagai perbandingan, pengajuan draft dari masyarakat semacam ini tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi Indonesia hanya mengakui dua sumber rancangan undang-undang, yaitu dari pemerintah atau dari dewan perwakilan.

[12] Seperti dikemukakan dalam resume artikel di bagian awsal makalah ini, Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang yang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik (atau dengan kata lain: keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan berbagai bentuk dukungan kolektif bagi anggotanya”.

Single Post Navigation

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: