selaksa makna

seperti kata-kata, hidup memiliki ribuan makna di baliknya..

”Desa Mengepung Kota”

”Desa Mengepung Kota”:

Strategi

Membebaskan Jakarta dari Urbanisasi

 

 

 

Centang perenang permasalahan penataan kota tidak pernah lepas dari Jakarta. Banyak hal terjadi tanpa bisa dikendalikan pemerintah setempat, seperti tumbuhnya pemukiman kumuh, penyusutan luas ruang hijau, okupasi ilegal atas ruang publik, kemacetan lalu lintas, maraknya penyandang masalah kesejahteraan sosial, banjir, semrawutnya administrasi kependudukan, dan banyak lagi masalah lain. Semua hal ini saling terkait menciptakan keruwetan yang kadang membingungkan untuk menentukan dari mana harus mengurai.

Menurut data yang disajikan Kompas, pada tahun 2006 di Jakarta terdapat sekitar 20.000 orang terdaftar sebagai pasien rumah sakit jiwa.[1] Pada bukan Juni 2007 jumlah pasien rumah sakit jiwa sudah mencapai lebih dari setengah jumlah pasien tahun 2006. Pernahkah terpikir untuk menilai kualitas kota Jakarta dari rumah sakit jiwa?

Berbanding terbalik dengan meningkatnya jumlah penderita gangguan kejiwaan, adalah kondisi ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) Jakarta. RTH Jakarta semakin menyempit karena ketidakkonsistenan pemerintah setempat dalam mengatur alokasi ruang. Rencana Induk Djakarta 1965-1985 menargetkan RTH sebesar 37,2 persen. Rencana Umum Tata Ruang Jakarta 1985-2005 menurunkan target RTH menjadi sebesar 25,82 persen. Pada Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2000- 2010, RTH hanya diberi alokasi sebesar 13,94 persen.[2]

Lebih memprihatinkan ternyata 25,82 persen RTH hanya perhitungan di atas kertas. Kenyataan sebenarnya jauh lebih sempit dari alokasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2000-2010. Hanya tersisa 9 persen RTH atau seluas 50,53 hektar dari total luas Kota Jakarta 66.152 hektar. Dari 9 persen RTH, sebagian (besar) dalam kondisi tidak terawat.

Padahal kriteria kota yang sehat menyaratkan kepemilikan RTH minimal 30 persen dari total luas kotanya. Alih-alih mengalokasikan mengalokasikan RTH lebih dari 30 persen luas wilayah untuk mengimbangi kepadatan pendukuk, Jakarta justru memangkas habis RTH dan ruang publik di dalamnya.

Kegersangan Jakarta dari ruang hijau adalah ciri mencolok pertama. Ciri kedua adalah tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Kepadatan ini berimbas menjadi kemacetan setiap hari di hampir semua ruas jalan utama. Busway yang awalnya dirancang sebagai solusi kemacetan mengalami kegagalan. Konsep mengurangi kemacetan dengan cara mengalihkan penumpang dari kendaraan pribadi menjadi penumpang busway tidak didukung kebijakan tegas pembatasan kendaraan pribadi.

Busway akhirnya hanya menjadi alternatif angkutan umum bagi masyarakat kelas menengah yang selama ini menjadi penumpang angkutan kota seperti metromini dan angkot. Kemacetan jalan tidak berkurang karena pengguna kendaraan pribadi, yang umumnya kelas menengah-atas, merasa tidak nyaman berdesakan di dalam busway. Akhirnya keberadaan busway justru menambah kemacetan jalan raya karena tidak mengurangi secara signifikan jumlah kendaraan pribadi di jalanan, sementara luas jalan raya sudah berkurang.

Kemacetan yang diparah keberadaan busway disikapi dengan cara yang inkonsisten. Pemerintah Kota Jakarta memberlakukan kebijakan buka-tutup jalur busway. Kendaraan pribadi dan angkutan umum dijinkan masuk mempergunakan jalur busway. Akhirnya konsep busway sebagai mass rapid transportation mengalami kegagalan. Busway tak lagi rapid, dia mengalami nasib sama dengan pengguna jalan lainnya: terjebak macet!!

Kata kunci yang menjadi benang merah dua uraian di atas adalah tingginya kepadatan penduduk. Urbanisasi menjadi salah satu penyebab tingginya kepadatan penduduk Jakarta. Urbanisasi di sini lebih dimaknai sebagai proses migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari wilayah sekitar Jakarta masuk ke Jakarta.

Pe-er besar ini coba diselesaikan pemerintah kota dengan beragam cara. Beberapa cara diantaranya adalah melakukan sweeping dan razia terhadap pendatang tanpa identitas Jakarta untuk dipulangkan ke daerah asal; melakukan penggusuran terhadap pemukiman liar; dan lain sebagainya.

Tetapi kebijakan yang selama ini dilakukan pemerintah kota tidak bisa menghentikan arus urbanisasi. Pemerintah kota hanya menangani ekses urbanisasi, sementara inti masalah urbanisasi justru belum pernah ditangani.

 

Urbanisasi

Dengan memahami bahwa hakikat urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari luar ke dalam wilayah Jakarta karena dorongan motif ekonomi-kesejahteraan, maka penanganan yang harus dikembangkan adalah penanganan ekonomi wilayah. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh Jakarta sedirian, melainkan diperlukan tindakan bersama oleh pemerintah-pemerintah daerah sekitar Jakarta. Lebih luas lagi diperlukan campur tangan pemerintah pusat untuk mengembangkan secara merata kondisi perekonomian-kesejahteraan kota-kota atau wilayah lain di Indonesia.

Di sini perlu disinggung sedikit mengenai masalah otonomi daerah. Konsepsi otonomi daerah, antara lain diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan seluasnya kepada daerah dalam pengembangan wilayah. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah setempat untuk mengembangkan potensi-potensi lokal. Namun di sisi lain egoisme pemerintah setempat membuat kebijakan pembangunan wilayah sering tidak sinkron, malahan saling bertentangan, dengan kebijakan pembangunan wilayah tetangga.

Tidak sinkron (sinergis)-nya pembangunan antarkota/antarwilayah menimbulkan ketimpangan ekonomi-kesejahteraan. Kota-kota besar terus memegang peran sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sementara daerah-daerah tidak cukup kuat mengimbangi. Kondisi ini akhirnya memunculkan gelombang migrasi penduduk atau urbanisasi.

Urbanisasi membawa akibat terhadap wilayah yang didatangi maupun terhadap wilayah yang ditinggalkan. Akibat terhadap wilayah yang dikunjungi antara lain terciptanya kantong-kantong pemukiman ilegal; berkurangnya ruang publik karena okupasi ilegal; dan overload daya tampung jalanan.

Terhadap wilayah yang ditinggalkan, urbanisasi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja potensial bagi pembangunan. Kurangnya tenaga kerja di daerah memantik siklus kegagalan pembangunan; kegagalan pembangunan mengakibatkan daerah setempat menjadi statis dan tidak bisa menarik minat generasi mudanya untuk tetap tinggal dan berkarya di daerah asal; yang terjadi kemudian adalah tumbuhnya minat untuk migrasi ke kota besar; memunculkan mitos bahwa perekonomian keluarga hanya bisa dibangun jika anggota keluarga bekerja di kota-kota besar; terjadi migrasi tenaga kerja potensial dari daerah ke kota.

Tidak terkendalinya urbanisasi berbanding lurus dengan kegagalan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Maka untuk menekan laju urbanisasi adalah dengan mengupayakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Kegiatan ini harus dan hanya bisa dimulai dari daerah. Dibutuhkan keberanian ekstra untuk keluar dari kungkungan paradigma urban-bias theory yang menganggap bahwa pemerataan pembangunan menyebar secara sentrifugal dari kota sebagai pusat pembangunan.[3]

Pendekatan lain yang mulai digagas dasawarsa 1990-an adalah rekonstruksi dikotomi kota-desa dalam pembangunan. Mainstream pemikiran pembangunan ekonomi pra-1990 melihat bahwa hubungan desa-kota adalah hubungan diametral dimana keduanya saling terpisah. Douglass dan Rondinelli, pada pertengahan 1990-an menyatakan konsep continuum yang memandang desa-kota sebagai satu fenomena yang bertautan (continuum) di mana masyarakat di dalamnya secara bersama memecahkan masalah kemiskinan, perkembangan ekonomi, lingkungan yang berkelanjutan, dan dalam pengembangan kerangka kelembagaan.[4]

Selengkapnya silakan dilihat pada membebaskan-jakarta-dari-urbanisasi

Daftar Pustaka:

Budhy Tjahjati Sugijanto Soegijoko, 2005. Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21: Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia.

Kompas, Rabu, 14 Mei 2003.

Kompas, Jumat, 7 Desember 2007.

Gunawan Sumodingrat, 2007. Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia, Jakarta: Kompas.

Max Weber, 1958. The City, New York and London: The Free Press.

Thomas Angotti, 1993. Metropolis 2000: Planning, Poverty and Politics, London and New York: Routledge.


[1] ”Jakarta: Kota Pemicu Stres” dalam Kompas, Jumat, 7 Desember 2007.

[2]Jakarta Sakit Kanker ’Paru-paru Kota’ Kronis” dalam Kompas, Rabu, 14 Mei 2003

[3] Pengantar ringkas mengenai urban bias theory dan anti-urban bias theory dapat disimak dalam Thomas Angotti, 1993. Metropolis 2000: Planning, Poverty and Politics, London and New York: Routledge. Chapters 5 Theories of Urbanization and Planning.

[4] Dikutip dari tulisan Kawik Sugiana ”Keterkaitan Desa-Kota di Indonesia” dalam Budhy Tjahjati Sugijanto Soegijoko, 2005. Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21: Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia. Hal. 36.

Single Post Navigation

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: