selaksa makna

seperti kata-kata, hidup memiliki ribuan makna di baliknya..

Aksi Mengoreksi Negara

Aksi Mengoreksi Negara[1]

 

Semakin hari kata hukum kehilangan wibawa. Menyebut kata itu seolah kita terlontar ke dalam dunia yang tanpa aturan. Contradictio in terminis, ironis mengingat bahwa sebenarnya kelahiran hukum dimaksudkan untuk menciptakan kondisi tertib dan teratur.

Indonesia, sebuah negara demokrasi yang sadar memilih untuk mendasarkan pada hukum dan bukan pada kekuasaan belaka, akhirnya terpuruk dengan menjalankan yang sebaliknya. Tidak dengan terang-terangan menjadi diktator seperti yang dicontohkan oleh Soekarno melalui demokrasi terpimpinnya maupun Soeharto dengan tiraninya. Melainkan kediktatoran yang mengatasnamakan legalitas hukum. Yaitu suatu pemaksaan kehendak dengan terlebih dahulu membungkusnya dengan selubung peraturan perundang-undangan (hukum).

Pola kediktatorannya juga berubah, tidak lagi sama dengan Soekarno dan Soeharto yang memusatkan kekuasaan di satu tangan. Pada era ini nafsu keserakahan telah lebih banyak belajar. Berkaca pada kegagalan diktator-diktator tunggal, hari ini kediktatoran dipraktekkan oleh sekelompok orang. Kediktatoran beralih menjadi milik institusi/lembaga.

 

Kedaulatan Rakyat

Hukum, demi menghindari kesewenang-wenangan raja, diserahkan pembuatannya kepada lembaga gabungan antara raja dan majelis perwakilan rakyat. Keinginan raja dikoreksi oleh dewan perwakilan rakyat agar memenuhi keinginan rakyat atau sekurang-kurangnya tidak merugikan rakyat.

Pada abad pertengahan, melalui seorang pemikir sohor Montesquieu, keinginan melindungi rakyat diterjemahkan lebih luas dengan konsep pemisahan kekuasaan yang terkenal dengan sebutan trias politica. Kekuasaan atas harkat hidup orang banyak tidak boleh berada di satu tangan. Melainkan dipegang bersama oleh tiga lembaga yang saling mengimbangi dan mengontrol.

Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, serta kekuasaan yudikatif adalah tiga jenis kuasa yang menurut Montesquieu harus dipegang oleh lembaga berlainan. Masing-masing memiliki tugas berbeda. Ketiganya saling mengimbangi (koreksi) dalam pembuatan hukum, sekaligus mengimbangi pula (kontrol) dalam penegakan hukum.

Sekali lagi, ide mendasar trias politica adalah agar rakyat terhindar dari sebuah kecenderungan kelam. Kecenderungan kelam yang disitir dalam ungkapan masyur sejarawan Inggris Lord Acton (1887): “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”.

Kegamangan terhadap absolutisme kekuasaan, membuat para founding fathers Indonesia merumuskan pengakuan gentlemen tentang penghapusan konsep ordinat (dilawankan) subordinat atau konsep penguasa (dilawankan) rakyat. Dalam bagian pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Pada tahun 2001 dilakukan amendemen terhadap pasal ini hingga berbunyi ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Negara Indonesia, dalam cetak birunya, adalah sebuah negara yang dikuasai rakyat sepenuhnya. Sementara untuk melaksanakan tata kenegaraan sehari-hari, rakyat menyerahkan mandat kepada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif (kita menyebut kesatuan ketiga lembaga tersebut sebagai negara). Jean-Jacques Rousseau (1762) menyebut proses ini sebagai social contract. Menurutnya ide dasar social contract adalah “Each of us places his person and authority under the supreme direction of the general will, and the group receives each individual as an indivisible part of the whole...

Sayang khilaf tak berpaling lama. Ide social contract runtuh begitu negara menerima mandat dari rakyat. Power segera menunjukkan kecenderungannya untuk corrupt. Kuasa yang diterima dari rakyat direkayasa untuk menjadi absolut. Sehingga terawang Lord Acton menjadi kenyataan, absolute power corrupts absolutely. Tragis, karena hukum yang digadang-gadang mampu melindungi rakyat, sekarang justru menjadi tameng penguasa dari gugatan rakyat.

 

Mekanisme Koreksi

Hukum mengejawantah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, mulai undang-undang sampai peraturan daerah. Namun patut disayangkan banyak melupakan kesejahteraan rakyat.

Dalam teori perundang-undangan terdapat istilah transendental-logical pressuposition. Istilah tersebut merujuk pada kondisi dimana sebuah norma dasar atau norma mula-mula dianggap valid, sehingga layak menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk menilai apakah isi suatu peraturan perundang-undangan memenuhi kriteria hukum, penilaiannya didasarkan ada atau tidaknya kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan diatasnya.

Menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hirarki peraturan perundangan terdiri dari UUD 1945, UU atau peraturan pemerintah pengganti UU (perpu), peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres), dan peraturan daerah (perda). Perda dinilai kesesuaian normanya terhadap perpres; perpres dibandingkan dengan PP; begitu seterusnya sampai pada UUD 1945. Dengan apakah UUD 1945 dibandingkan? UUD 1945 dibandingkan dengan sebuah norma transenden yang dianggap valid; transendental logical pressuposition.

Konsep tersebut mendasari lahirnya mekanisme judicial review terhadap peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung menguji kesahihan peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Mahkamah Konstitusi menguji kesesuaian antara undang-undang terhadap UUD 1945. Sementara pada tingkat tertinggi, pengujian UUD 1945 dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam bentuk amendemen.

 

Koreksi terhadap Negara

Belum lama berlalu, aksi sekelompok orang menciptakan variasi pengalaman dalam kehidupan bernegara kita. Sebuah aksi bertajuk cabut mandat ditujukan kepada presiden SBY. Kelompok aksi menganggap kuasa yang dipegang SBY adalah mandat kedaulatan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah melalui pemilu. Bukan anggapan yang salah, karena memang secara imajiner, rakyat menyerahkan kedaulatan untuk dikelola negara.

Tetapi aksi kritis tersebut bukan tanpa masalah. Ada kekurangtepatan dalam melihat masalah yang mengakibatkan kaburnya sasaran aksi. Obyek yang dituju hanya presiden. Padahal negara sebagai pemegang mandat kedaulatan rakyat adalah negara yang tersusun dari lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.

Marilah kita sedikit bermain logika hukum. Negara kita adalah sebuah negara hukum, dengan demikian tindakan presiden selalu menggunakan landasan hukum agar bernilai sah. Adalah salah secara logika jika tindakan presiden dilandaskan pada aturan yang dibuat oleh presiden sendiri. Tidak sepatutnya jika pelaksana hukum sekaligus bertindak sebagai pembuat hukum.

Dengan asumsi pemerintah mengikuti logika hukum, maka seharusnya ada peraturan perundangan lebih tinggi yang menjadi landasan tindakan presiden. Peraturan perundangan tersebut adalah undang-undang, yaitu peraturan yang dibuat oleh presiden bersama dengan dewan perwakilan rakyat. Sehingga aksi cabut mandat, atau aksi apapun yang sejenis, harusnya ditujukan kepada pihak pembentuk undang-undang yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Menarik kembali mandat yang diberikan kepada presiden bukanlah penyelesaian. Karena presiden pengganti potensial memiliki kebijakan yang sama dengan presiden sekarang selama landasan hukum (undang-undang) yang mereka pergunakan tidak diganti.

Tidak jauh berbeda dengan polemik PP No. 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. PP menurut hirarki perundang-undangan dibuat oleh pemerintah sebagai alat untuk melaksanakan undang-undang. Selama undang-undang yang menjadi induk PP tersebut mengijinkan kanaikan tunjangan anggota dewan, tuntutan revisi terhadap PP tidak akan banyak berarti. Dengan berlindung pada UU payung, tindakan menuntut pemerintah melakukan revisi PP 37 Tahun 2006 adalah tindakan yang inkonstitusional.

Bonum publicum ’kesejahteraan untuk masyarakat’ adalah alasan tepat untuk mengoreksi negara. Namun mengoreksi negara dengan hanya membidik presiden adalah tindakan sia-sia.

Ada sebuah pesan sederhana yang diajarkan lingkungan sekitar kita. Jika tidak ingin terus-menerus menyapu dedaunan kering dari halaman, maka tebanglah pohonnya.

 

 

[Mardian Wibowo: Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia]

 


[1] Dimuat di surat kabar harian Media Indonesia, Selasa, 23 Januari 2007

Single Post Navigation

2 thoughts on “Aksi Mengoreksi Negara

  1. apa maksutnya ???????????????????????

  2. mardian on said:

    maksudnya adalah sebagaimana yang saya tulis dalam artikel pendek tersebut..:) mohon maaf kalo tidak berkenan di hati sampeyan; tapi sementara ini itulah pendapat yang bisa saya sajikan. Kalo ada email, bolehlah kita mendiskusikannya lebih lanjut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: