selaksa makna

seperti kata-kata, hidup memiliki ribuan makna di baliknya..

Impian Civil Disobedience

Impian Civil Disobedience

 

Media Indonesia pekan lalu (23/1) memberitakan ribuan pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai honorer di lingkungan pemerintah kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mogok kerja dan melakukan demonstrasi. Aksi yang juga diikuti seribu orang dari Forum Banyuwangi Bersatu (FBB) menuntut bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari mundur karena dinilai menerapkan gaya kepemimpinan diktator.

Fenomena politik lokal tersebut menunjukkan adanya ketidakpercayaan (distrust) dalam relasi kekuasaan. Anak buah tidak lagi mempercayai pimpinannya. Lebih jauh, ternyata penolakan bukan hanya dilakukan oleh PNS dan tenaga honorer. (Sebagian) masyarakat Banyuwangi juga melakukan penolakan terhadap pemimpinnya. Artinya publik telah mulai menggugat otoritas/kedaulatan yang mereka percayakan kepada pemimpinnya.

Aksi penolakan serupa tidak hanya terjadi di tingkat lokal. Kepemimpinan nasional juga sering mengalami guncangan ketidakpercayaan. Kritik, protes, dan penolakan silih berganti disampaikan dalam bentuk demonstrasi, sebaran pamflet, short message service (sms), mogok kerja, dan sebagainya.

Di antara semua metode penolakan, demonstrasi adalah pilihan paling populer. Sebagai sebuah aksi massa, demonstrasi dianggap paling eye catching, karena mampu memberikan efek nyata seperti kemacetan jalan, gemuruh hingar-bingar, dan yang terpenting demonstran bisa mengekspresikan luapan emosi mereka melalui bahasa tubuh; melompat, berlari, melambaikan bendera, berteriak, menangis, dsbnya; dimana unsur terpenting dari luapan emosi tersebut adalah ketika ekspresi tersebut diketahui oleh orang lain/publik.

Namun sayangnya, demonstrasi seringkali disertai aksi kekerasan antara demonstran dengan aparat keamanan. Tidak dahulu ataupun sekarang, kekerasan fisik masih saja terjadi secara sporadis mengiringi aksi-aksi massa.

 

Perubahan sikap pemerintah

Pemerintah memiliki pilihan-pilihan dalam menyikapi demonstrasi masyarakat. Dengan alasan menjaga ketertiban dan kelangsungan negara, pemerintah bisa memilih tindakan akomodatif atau memilih represif. Bisa pula memilih kombinasi antara kedua jenis tindakan tersebut.

Pemerintahan Presiden Yudhoyono tampaknya memilih untuk tidak melakukan aksi represif. Meskipun belum tepat juga untuk diklasifikasikan sebagai tindakan akomodatif. Tetapi pemerintahan saat ini patut dihargai dengan tidak lagi menggunakan kekuatan/kekerasan sebagai alat membungkam kritik masyarakat. Suatu bentuk demokratisasi/kebebasan dalam penyampaian kritik/pendapat yang patut diacungi jempol. Kemajuan sangat berarti mengingat 32 tahun pemerintahan Soeharto dikenal sebagai rezim represif yang membungkam kritik dengan segala cara.

Di tengah silang sengkarut ketidakpuasan terhadap gaya dan aksi pemerintahan SBY-JK, muncul indikasi menarik saat pemerintah memilih membalas kritik ”tebar pesona” yang dilontarkan mantan presiden Megawati dengan memintanya ”berkaca”. Kritik dibalas kritik, pertarungan wacana (diupayakan) tetap berada di ranah wacana, sebuah capaian yang cukup melegakan.

Apalagi negara melalui tangan Mahkamah Konstitusi telah berbesar hati menyatakan tidak berlakunya pasal penghinaan presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP yang memberikan ancaman pidana hingga lima tahun kepada penghina presiden, akhirnya tidak dipergunakan lagi.

Kebijakan negara harus disikapi dengan bijak. Bukan berarti kritik terhadap presiden boleh dilakukan dengan cara menghina. Melalui MK, negara tidak bermaksud permisif terhadap tindakan menista (smaad), menista dengan surat (smaadschrift), memfitnah (laster), serta penghinaan ringan (eenvoudige belediging) terhadap presiden dan wakil presiden. Melainkan sebagai itikad negara untuk proporsional menghadapi bahasa tutur dengan alat yang sama.

Putusan MK telah mengubah tata hukum berkenaan dengan sikap represif terhadap penghinaan presiden. Berkenaan dengan itu, budaya hukum sepatutnya ikut diubah. Perubahan tata hukum tidak akan bermakna apa-apa tanpa diikuti perubahan budaya hukum.

Mengubah budaya hukum menjadi tugas bersama negara dan masyarakat. Semua pihak harus menyadari bahwa memperjuangkan demokrasi tidak bisa dilakukan dengan kekerasan. Demikian pula sebaliknya, mempertahankan demokrasi tidak bisa dijadikan alasan penggunaan kekerasan. Kekerasan tidak bersesuaian dengan tujuan demokrasi mencapai hak dasar manusia: bebas berbicara (freedom of speech); bebas beragama (freedom of religion); bebas dari ketakutan (freedom from fear); serta bebas dari kemelaratan (freedom from want).

 

Paradigma tanpa kekerasan

Kecenderungan kekerasan yang seringkali dipraktekkan oleh demonstran maupun aparat keamanan harus dihentikan. Kekerasan tidak akan berhasil mengubah apapun, selain justru memperburuk keadaan.

Jika demonstrasi damai tidak cukup menarik perhatian pemerintah, pilihannya bukanlah menggunakan kekerasan atau tindakan anarkis lain. Cara penyampaian kritik yang lebih elegan telah digagas Henry David Thoreau sejak paruh pertama abad 19. Elegan dalam arti melakukan penolakan kekerasan dengan cara yang tanpa kekerasan. Menyampaikan kritik membangun dilakukan dengan cara yang tidak merusak. Civil disobedience (CS) atau pembangkangan sipil, demikian Thoreau (1849) menyebut metode kritik yang digagasnya.

Bapak gerakan moral India Mohandas Karamchand Gandhi mengajarkan (lebih tepatnya diilhami) hal yang sama. Bahwa kritik dan protes haruslah disampaikan tanpa kekerasan. Ajarannya pada dasawarsa pertama abad 20 di India menggerakkan masyarakat untuk melontarkan kritik dan protes dengan cinta-tanpa kekerasan (ahimsa) serta dengan kekuatan moral-nurani (satya graha).

Mampukah kita di Indonesia menerapkan hal yang sama? CS adalah suatu bentuk koreksi masyarakat kepada pemerintah. Bukan dengan meniadakan eksistensi negara, melainkan tetap mengakui otoritas kekuasaan pemerintah. Ini yang membedakan CS dengan metode kritik atau metode protes lainnya yang kebanyakan tidak mau mengakui kekuasaan sah.

Kecenderungan yang rata-rata terjadi, pemrotes melihat negara sebagai institusi yang berada di luar diri mereka. Negara disebut sebagai mereka, sementara kelompok pemrotes menyatakan dirinya sebagai kita. Dikotomi mereka-kita membawa relasi negara-pemrotes sebagai relasi saling menegasikan atau saling meniadakan. Dalam bentuk yang lebih kasar, kedua pihak akan saling membinasakan, karena yang satu adalah ancaman bagi yang lain.

Konsep CS harus dikembangkan ke arah tidak adanya pembedaan kelompok antara pemrotes dengan negara. Dikotomi yang membedakan secara diametral pemrotes vis a vis negara tidak diperlukan. Pemrotes harus dilihat, serta melihat dirinya, sebagai bagian dari negara, karena itu tidak patut jika tindakan pemrotes menjurus pada anarkisme.

 

Pendekatan korban

CS haruslah dilihat sebagai bentuk komunikasi politik antara negara dengan rakyat. Komunikasi yang baru bisa dipergunakan ketika terdapat peraturan perundangan bermasalah; yang mengakibatkan timbulnya kerugian atau potensi kerugian terhadap rakyat; sementara saluran (resmi) artikulasi politik rakyat tersumbat.

Korban adalah pihak yang paling tahu kerugian apa yang bisa ditimbulkan oleh kebijakan negara. Maka dalam setiap kritik/protes, yang paling tepat didengarkan adalah suara-suara korban. Hal ini penting diperhatikan mengingat banyaknya calo-calo politik yang seolah mengartikulasikan kepentingan korban, padahal sebenarnya meraup keuntungan pribadi.

Komunikasi ideal yang terjadi dalam konteks koreksi terhadap kebijakan negara haruslah komunikasi antara negara dengan korban. Di sini terletak kesulitan pertama dalam sebuah pembangkangan sipil; etika! Pemrotes haruslah korban atau setidaknya konsisten untuk menerima jika, berkenaan dengan protes tersebut, mereka menjadi korban. Tetapi peran sebagai korban bisa ditolak jika ternyata mengancam nyawa.

Negara juga memiliki etika dalam menyikapi CS. Setiap protes harus ditanggapi proporsional. Pemrotes yang dengan sengaja melanggar hukum (sebagai bentuk protes mereka) hanya bisa dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku. Sangat tidak dibenarkan, penyikapan terhadap pemrotes dilakukan dengan represi, atau pemerintah secara reaktif membuat peraturan perundangan yang memberi hukuman berat kepada pemrotes.

Banyaknya masyarakat yang didakwa melanggar hukum serta dikenai sanksi-sanksi menunjukkan bahwa hukum tidak berterima. Berlakunya hukum tidak ditandai hanya dengan adanya peraturan perundangan dalam negara. Berlakunya hukum adalah ketika norma-normanya diterima oleh mayoritas masyarakat.

Dengan banyaknya pelanggar hukum, kuat dugaan norma hukum bersangkutan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsistensi penolakan masyarakat harus disikapi pemerintah dengan melakukan koreksi mendasar terhadap peraturan dimaksud. Inilah inti gagasan CS: menolak hukum (yang tidak adil) dengan nurani dan tanpa kekerasan. Harapannya adalah nurani negara tergugah untuk lebih peduli pada kondisi masyarakat.

Himbauan moral CS tegas: jadilah korban sebelum melakukan protes; dan pada saat yang sama (negara) menyikapi protes sebagai bentuk introspeksi diri.

Single Post Navigation

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: