selaksa makna

seperti kata-kata, hidup memiliki ribuan makna di baliknya..

Memahami Kritik Sang Begawan

 

“Bagaimana mungkin menyapu halaman sebuah rumah secara bersih kalau sapunya sendiri sebuah sapu kotor?” (hal.xi)

 

Berkaca pada pengalaman kepolisian daerah Jawa Timur setahun terakhir, Jakarta mengadopsi aturan yang mewajibkan sepeda motor berjalan di lajur kiri sembari selalu menyalakan lampu. Asumsi yang menyertai aturan ini sederhana; nyala lampu siang hari meningkatkan kewaspadaan pengendara mobil sehingga angka kecelakaan pengendara sepeda motor dapat ditekan.

Sosialisasi aturan baru tersebut telah dilakukan. Namun banyaknya pelanggaran yang terjadi sampai sepekan pasca penerapan menunjukkan hal lain. Pelanggaran yang terjadi merupakan indikasi kegagalan aturan. Aturan yang dibuat tidak dilaksanakan oleh para pengendara sepeda motor.

Siapa yang bermasalah dalam penegakan peraturan? Tuduhan pertama ditujukan kepada pengendara sepeda motor yang dianggap sebagai pengguna jalan paling tidak tertib. Tuduhan tersebut diperkuat dengan bukti yang disebutkan di atas; bahwa sesudah penerapan aturan, pelanggaran tetap terjadi. Tetapi benarkah pelanggaran terhadap aturan lalu lintas di Jakarta bisa dipahami sesederhana itu? Ternyata tidak.

 

Desuetudo

Paradigma (mayoritas) legislator negara kita menganggap negara (diwakili legislator) sebagai pihak yang selalu benar. Dengan demikian semua produk peraturan perundangan yang dihasilkan selalu benar adanya. Masyarakat dituntut untuk melaksanakan tanpa hak mengritisi karena dianggap sebagai pihak subordinat (dalam hal visi serta kemampuan analisa).

Berkaca pada buku Membedah Hukum Progresif karya Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., pelanggaran lalu lintas yang berlarut-larut menunjukkan bahwa aturan (hukum) telah ditolak oleh masyarakat. ”Undang-undang yang dirasakan tidak adil oleh masyarakat mungkin akan ditidurkan (statutory dormancy) atau dikesampingkan (desuetudo)”, demikian dikatakan guru besar sosiologi hukum ini.

Jadi, tidak dilaksanakannya suatu aturan (atau peraturan perundang-undangan dalam konteks lebih luas) tidak bisa secara dangkal dipahami sebagai ketidaktaatan masyarakat yang egois dan sok jago. Kegagalan peraturan perundang-undangan harus dilihat lebih dalam. Besar kemungkinan tidak dilaksanakannya suatu aturan karena aturan tersebut tidak bisa diterapkan dengan mudah oleh masyarakat. Atau setidaknya, penerapan aturan baru tersebut menuntut pengorbanan yang timpang; sebagian masyarakat berkorban lebih besar, sementara sebagian yang lain tidak memberikan pengorbanan yang seimbang.

Merujuk kasus aturan sepeda motor masuk jalur kiri sembari menyalakan lampu siang maupun malam, sekurang-kurangnya ditemukan dua alasan penolakan. Pertama, meminta pengendara sepeda motor menyalakan lampu adalah bentuk blaming the victims. Bukankah berhati-hati dan waspada di jalan adalah kewajiban semua pengendara kendaraan? Membebani pengendara sepeda motor agar menyalakan lampu (di siang hari) demi membantu penglihatan pengemudi mobil merupakan tindakan berlebihan. Mengapa tidak pengemudi mobil yang ditingkatkan derajat kewaspadaannya, misalnya dengan memperketat tes pemberian surat ijin mengemudi? Mengapa hanya pengendara sepeda motor yang secara sepihak harus menyiapkan perlindungan ekstra bagi dirinya?

Penolakan kedua menyangkut kondisi riil lalu lintas jalan raya. Sepeda motor diwajibkan lewat jalur kiri, dan dilarang menggunakan jalur kanan yang diperuntukkan bagi kendaraan roda empat. Ironisnya, kendaraan roda empat diijinkan melaju di jalur kiri maupun jalur kanan. Akibatnya sepeda motor harus berbagi jalur kiri yang sempit dengan mobil-mobil pribadi dan angkutan umum. Pertanyaan yang muncul di benak pengguna jalan ialah; siapa pengendara sepeda motor yang sukarela masuk ke jalur kiri berdesak-desakan dengan angkutan umum? Ironis, sepeda motor dikalahkan demi efisiensi dan efektifitas pembagian beban kepadatan jalan, sementara pengguna mobil bebas melaju di jalur kanan tanpa pembatasan jumlah minimal penumpang.

Penyikapan masyarakat terhadap aturan baru ini memiliki preseden. Dalam bukunya, Prof. Tjip mencontohkan UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas tidak bisa dilaksanakan seperti apa yang diinginkan pembentuk undang-undang. Siapa yang bersalah, polisi, masyarakat, atau undang-undangnya?

Dalam perspektif sosiologi, pembuat undang-undang kehilangan monopoli tafsir ketika undang-undang sudah ”dilepaskan” ke dalam masyarakat. Tafsir undang-undang serta merta menjadi otonom begitu diumumkan keberlakuannya kepada masyarakat. Penafsiran yang berterima adalah penafsiran yang dibangun sebagai hasil interaksi antara undang-undang dengan kondisi riil masyarakat.

 

Partisipasi publik

Fenomena keberadaan aturan berlalu lintas hanya satu dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang tidak berakar. Kritik yang dimunculkan Prof. Tjip, sedikit hukum Indonesia yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Salah satu kedangkalan terbesar memunculkan mafia peradilan. Sebuah jalinan kongkalingkong yang menyerap upaya masyarakat pencari keadilan, kemudian menjadikan hukum sebagai komoditas.

Sang Begawan Hukum, demikian julukan yang diberikan kepada Prof. Tjip, menyebut progresif sebagai kunci pembenahan hukum Indonesia. Hukum progresif menekankan pada kemampuan mengikuti perkembangan zaman dan menjawab kebutuhan perubahan zaman. Serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan (menyerasikan) pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.

Terpenuhinya tujuan hukum tergantung kepada legislator, masyarakat, serta peraturan yang dibuat. Ketiganya adalah faktor kunci bagi terciptanya undang-undang yang berterima. Partisipasi publik adalah salah satu solusi yang ditawarkan dalam pembuatan peraturan perundangan. Namun demikian, partisipasi publik tidak secara sempit diartikan sebagai keikutsertaan publik dalam penyusunan peraturan perundangan. Melainkan lebih pada keikutsertaan melaksanakan peraturan yang disusun.

Sindrom Kitty Genovese yang dialami masyarakat Amerika tahun 1960-an, dicontohkan oleh Prof. Tjip sebagai kegagalan partisipasi publik dalam penerapan hukum. Masyarakat Amerika menganggap hukum sudah akan menjamin keamanan mereka. Sehingga ketika penduduk Amerika bernama Kitty Genovese dicegat, diperkosa, lalu dibunuh di dekat apartemennya, tetangganya hanya melihat dari kejauhan tanpa bertindak menolong korban. Masyarakat menganggap hukumlah yang akan menangani kejahatan tersebut.

Partisipasi serta tanggung jawab publik dalam penyusunan dan pelaksanaan hukum adalah tema besar yang terangkum dari keseluruhan tulisan Prof. Tjip. Buku ini merupakan kumpulan tulisan-tulisan Prof. Tjip yang dimuat harian Kompas dalam rentang waktu 2002-2004. Serta diperkaya dengan ulasan mendasar dari beberapa akademisi tentang hukum progresif, tentang etika yang melingkupinya, serta tentang pembangunan hukum.

Prof. Tjip pernah berkata: ”Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya,… dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu,… untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.”

 

Data Buku:

Judul                : Membedah Hukum Progresif

Pengarang        : Satjipto Rahardjo

Editor              : Joni Emirzon, I Gede A.B. Wiranata, Firman Muntaqo

Penerbit          : Penerbit Buku kompas

Tahun              : Oktober 2006

Cetakan           : Pertama

Tebal                : 275+xix halaman

Single Post Navigation

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: